Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Seluma

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang desa mengatur bahwa
penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa diselesaikan oleh
bupati/walikota dalam jangka 30 hari. Hal ini berpotensi tidak menyelesaikan
masalah karena, tidak sesuai dengan otonomi desa dan munculnya keputusan
sepihak oleh bupati.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyisakan berbagai
masalah serius dalam demokrasi desa. Isu keputusan sepihak dari bupati menjadi
sorotan tajam dalam peraturan ini. Namun demikian, keadaan ini tidak mustahil
akan membawa pemerintah pada kesewenang-wenangan dalam memutus
perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Oleh karena itu permasalahan yang
diajukan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya penyelesaian sengketa
pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Seluma? Penelitian ini meggunakan
metode dan pendekatan Normatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan
teori Negara Kesatuan, Pemerintahan Desa, dan Pemilihan Kepala Desa, dimana
teori ini memberikan kerangka nilai dalam proses pengambilan keputusan. Dalam
teori ini, menjelaskan prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh kebijakan
hukum atau dengan kata lain tidak boleh ada peraturan yang melanggar prinsip- prinsip tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penyelesaian
sengketa pemilihan kepala desa, sudah sesuai prosedur yang berlaku, namun
masih perlu membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Konflik-konflik yang
terjadi pasca keputusan dari bupati/walikota menyebabkan tercorengnya nilai
maslahah dan keadilan, akibat dari bertumpunya kekuasan yang dimiliki oleh
Bupati, sehingga telah menghilangkan hak konstitusional pihak yang keberatan
dan mengharuskan perubahan atau revisi Pasal yang berkaitan dengan mekanisme
penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa.
Kata kunci : Pemilihan, sengketa, kepala desa.