PAKSAAN PEMERINTAHAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PENYELENGGARAAN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

Penyelenggara Reklame di Kota Bengkulu sangatlah beragam jenisnya, untuk
medirikan suatu reklame harus memperoleh suatu izin dengan aturan yang sudah
ditetapkan, namun terdapat beberapa reklame yang melanggar ketentuan Peraturan
Walikota Bengkulu No 50 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame.
Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak efektif apabila tidak disertai
dengan penegakan hukum. Pelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis
penerapan sanksi paksaan pemerintahan dalam penyelenggaraan reklame di Kota
Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder, dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara
berpikir deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan
dalam penegakan sanksi paksaan pemerintahan terhadap pelangaran penyeleggaraan
reklame CV. Devis Jaya adversiting dan PT Bengkulu Mandiri di Kota Bengkulu
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu No
50 Tahun 2017. Faktor penghambat pelaksanaan dalam penegakan sanksi paksaan
pemerintahan terhadap pelangaran penyeleggaran reklame dipengaruhi oleh faktor
internal dan eksternal, faktor internal yang mempengaruhi adalah hukumnya sendiri,
penegak hukum dan DPM-PTSP. Faktor eksternal yang memengaruhi proses
pembongkaran reklame adalah kurangnya kedisiplinan dan tidak taat terhadap tata
tertib yang sudah ditetapkan dalam peraturan Walikota Bengkulu Nomor 50 Tahun
2017 Tentang Penyelenggara Reklme.