PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA ATAS INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG�UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BENGKULU

Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Informasi Publik merupakan tanggung
jawab Negara, Negara berkewajiban melayani kebutuhan dasarnya dalam pelayanan
Publik guna mewujudkan pemerintahan yang transparan . Pemerintah telah mengatur
adanya keterbukaan Informasi Publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam pasal 9,10,11 menyatakan
bahwa Informasi bisa diakses secara luas oleh Publik . Tujuan penelitian ini ingin
mengetahui pelaksanaan pemenuhan Hak Warga Negara atas Informasi Publik dan
peran penyelesaian sengketa Informasi Publik di Provinsi Bengkulu . Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum empiris dan analisis data dilakukan secara
yuridis kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama pemenuhan Hak
Warga Negara atas Informasi Publik sudah terpenuhi yaitu Informasi tersebut harus
sesuai dengan pasal 9,10,11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Kedua peran Komisi Informasi dalam menyelesaikan
sengketa Informasi yaitu peran Komisi Informasi tidak tercantum didalam Undang�Undang Nomor 14 tahun 2008 tetapi dari segi pelaksanaan tugas dan wewenang nya
peran tersebut sudah terlaksana dalam Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf a Undang�Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kata Kunci : Hak warga negara dan peran atas keterbukaan Informasi Publik