PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU

Sejumlah penyimpangan terhadap hak asasi manusia dalam pelayanan lembaga
pemasyarakatan di Indonesia masih terjadi setelah terbitnya kebijakan pelayanan
publik berbasis HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan
pelayanan publik di Lapas Kelas IIA Bengkulu menggunakan metode kualitatif
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Tahap analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Aspek yang diteliti meliputi aksesibilitas dan ketersediaan
sarana serta prasarana, ketersediaan sumber daya manusia, kepatuhan petugas,
inovasi dalam pelayanan publik, dan integritas. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Lapas Kelas IIA Bengkulu belum optimal,
karena ditemukan beberapa permasalahan terkait kelima aspek penelitian yang
digunakan, meliputi: kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana khusus untuk
kelompok rentan, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang
tersedia di Lapas, belum adanya inovasi pelayanan yang dilakukan, serta masih
ditemukannya dugaan praktik pungutan liar di dalam Lapas. Rekomendasi untuk
perbaikan pelaksanaan pelayanan oleh Lapas di masa mendatang meliputi
penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan sumber daya manusia
melalui pendidikan dan pelatihan, fasilitasi inovasi dalam pelayanan publik, dan
pembangunan mekanisme pengawasan serta pengaduan yang efektif.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan, Pelayanan
Publik