PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA PAGAR AGUNG KECAMATAN SELUMA BARAT KABUPATEN SELUMA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Menurut ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Perangkat Desa tidak
dapat diberhentikan meskipun Kepala Desa telah berganti apabila tidak memenuhi
syarat-syarat pemberhentian, namun dalam pelaksanaan di Desa Pagar Agung
pemberhentian yang dilakukan tidak didasari oleh asalan-alasan pemberhentian
yang diatur dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Hingga hal
tersebut merugikan orang lain yang diberhentikan dan bertentangan dengan nilai- nilai demokrasi serta prinsip negara hukum. Akan tetapi menurut prinsip otonomi
desa, ketentuan ini mengkredilkan kewenangan politik kepala desa dan
menghilangkan keaslian otonomi desa. maka dengan mengkaji Permendagri
Nomor 67 Tahun 2017 dari berbagai aspek, timbullah rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu bagaimana pengangkatan dan pemberhentian menurut
Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana pelaksanaannya di desa Pagar
Agung. Penelitian ini adalah hukum normatif dengan studi kasus di lakukan di
Desa Pagar Agung. Sumber data berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal dan wawancara serta dokumen lainnya. Dari hasil penelitian, dapat
disimpulkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Pagar
Agung tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017,
sehingga ketika terjadi sengkata maka dapat diselesaikan melalui peradilan Tata
Usaha Negara.
Kata kunci: Pengangkatan, Pemberhentian, Perangkat Desa, Otonomi Desa,
dan Negara Hukum.