TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN KORBAN SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI MYANMAR

Gejolak pemerintahan sipil dan pemerintahan militer Myanmar pasca
pemilihan umum 8 November 2020 telah mengakibatkan banyak penduduk sipil
menjadi korban atas konflik bersenjata Non-Internasional yang terjadi di Myanmar.
Tindakan tersebut meliputi pembunuhan, penembakan, dan penganiayaan kepada
penduduk sipil. Penelitian ini berupaya menjabarkan bagaimana pengaturan mengenai
perlindungan korban sipil dalam konflik bersenjata non-internasional berdasarkan
hukum internasional dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan korban
sipil dalam konflik bersenjata non-internasional di Myanmar. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah : Bahwa
pengaturan mengenai perlindungan korban sipil dalam konflik bersenjata non�internasional telah diatur dengan tegas dalam hukum internasional, yaitu melalui
Konvensi Jenewa IV 1949, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Kebiasaan
Internasional salah satunya melalui Humanitarian Intervention, Putusan Pengadilan
salah satunya melalui Putusan Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili
pelaku kejahatan perang dalam konflik bersenjata Republik Demokratik Kongo, dan
diatur pula lebih lanjut dalam Protokol Tambahan II 1977. Bahwa pelaksanaan
perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap korban sipil dalam konflik
bersenjata di Myanmar adalah dengan mengadili pelaku kejahatan perang dalam
situasi konflik bersenjata non-internasional di Myanmar berdasarkan mekanisme
hukum nasional, melakukan intervensi kemanusiaan dengan penerapan prinsip
Responsibility to Protect (R to P), dan perlindungan hukum lainnya dapat ditempuh
melalui proses pengadilan oleh Mahkamah Pidana Internasional apabila negara dalam
hal ini Myanmar tidak mampu atau tidak mau melakukan proses penegakan hukum
berdasarkan hukum nasionalnya.
Kata Kunci : Konflik Bersenjata, Kudeta Myanmar, Perlindungan Korban Sipil.