PENERAPAN PASAL 270 KUHAP DALAM PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA ATAS PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH JAKSA PADA PERKARA PENGGELAPAN PAJAK DI KOTA BENGKULU

Pasal 270 KUHAP relah mengamanatkan kepada Jaksa untuk melaksanakan
putusan pengadilan. Dalam perkara penggelapan pajak setelah adanya putusan
pengadilan maka Jaksa berperan dalam melakukan pengembalian pendapatan
negara pada perkara penggelapan pajak melalui pembayaran denda. Jaksa sudah
melaksanakan pengembalian pendapatan negara pada perkara penggelapan pajak,
akan tetapi hal yang mereka lakukan belum maksimal dalam mengembalikan
pendapatan negara pada perkara penggelapan pajak di Kota Bengkulu apabila
dilihat masih banyaknya yang belum membayarkan denda dan belum
terlaksananya lelang dari penyitaan harta benda pelaku untuk pembayaran denda
agar pendapatan negara tetap terkembalikan. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui bagaimana penerapan pasal 270 KUHAP dalam pengembalian
pendapatan negara atas putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa pada
perkara penggelapan pajak di kota bengkulu. Penelitian ini adalah penelitian
hukum empiris, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang
diperoleh melalui wawancara langsung maupun studi dokumen. Data yang
diperoleh akan diolah dengan teknik editing kemudian dianalisis dengan metode
analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan
pengembalian pendapatan negara atas putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap oleh jaksa pada perkara pengelapan pajak di kota bengkulu
sudah cukup terlaksana terlihat dari lima tahun terakhir terdapat dua perkara dari
beberapa perkara yang mengembalikan pendapatan negara. Faktor penghambat
dalam pelaksanaannya yaitu pelaku yang tidak sanggup membayar denda dan
tidak terlaksananya penyitaan harta benda pelaku untuk dilakukan lelang. Solusi
dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan pelaku melaksanakan subsider.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Putusan pengadilan, Pendapatan Negara, Jaksa,
Penggelapan Pajak