TINJAUAN YURIDIS NORMATIF RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Peraturan perundang-undangan mengenai pemberian ganti kerugian
terhadap korban kekerasan seksual berupa restitusi, belum diatur secara
signifikan. Pemberian hak restitusi lebih cenderung untuk menggunakan
mekanisme yang diatur dalam KUHAP, Undang-Undang LPSK dan Peraturan
Pemerintah sedangkan untuk menggunakan KUHP belum secara tegas
merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan
perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan mengkaji bagaimanakah pengaturan pemberian hak restitusi bagi korban
kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk
mengetahui dan mengkaji apa perbedaan prosedur pengajuan ganti rugi menurut
KUHAP dan restitusi menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu pada
penelitian hukum jenis ini yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam
perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau
norma yang merupakan patokan prilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian
ini menggunakan pendekatan konseptual dari pandangan-pandangan dan doktrin�doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, lalu dianalisis menggunakan
metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Pengaturan
pemberian hak restitusi bagi korban kekerasan seksual yakni Peraturan-peraturan
tentang restitusi atau hak ganti rugi yang tertuang di dalam KUHAP, Undang�Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No. 7 tahun
2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan
Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana 2. Perbedaan prosedur
pengajuan ganti rugi menurut KUHAP dan restitusi menurut Undang-Undang
Perlindungan Saksi dan Korban, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Terhadap Saksi dan
Korban, serta Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yakni
adanya pemisahan antara kerugian materiil dan immateriil.
Kata Kunci : Restitusi, Korban, Kekerasan Seksual