ANALISIS TERHADAP TINDAKAN TIDAK MEMBERHENTIKAN MENTERI YANG MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG�UNDANGAN OLEH PRESIDEN: STUDI PERKARA NOMOR 130/G/TF/2025/PTUN.JKT

Penelitian ini menganalisis sikap Presiden yang tidak memberhentikan menteri
yang terbukti melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah sikap diam (omission) Presiden dapat
dikualifikasikan sebagai onrechtmatige overheidsdaad dan berpotensi menjadi
objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), meskipun berkaitan
dengan hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap diam
Presiden bertentangan dengan AUPB, khususnya asas kepastian hukum,
kemanfaatan, ketidakberpihakan, larangan penyalahgunaan kewenangan,
kepentingan umum, dan pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, hak prerogatif Presiden dalam
pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan kewenangan atribusi yang
penggunaannya harus sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan serta tunduk
pada peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga tidak bersifat absolut.
Dengan demikian, sikap diam tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai tindakan
pemerintahan dalam bentuk kelalaian yang menimbulkan akibat hukum dan dapat
menjadi objek sengketa melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara.
Kata Kunci: Presiden, Omission, AUPB, onrechtmatige overheidsdaad, PTUN.