TINJAUAN SKEMA FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT OLEH PERUSAHAAN SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK AGRARIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Skema fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan sebagai resolusi
konflik agraria bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi pemberdayaan
dan pembangunan masyarakat, hingga alternatif pencegahan bahkan resolusi
konflik di lingkungan pelaku usaha perkebunan. Namun fakta lapangan justru
menyebutkan bahwa usaha perkebunan menjadi sektor terbesar terjadinya konflik
agraria secara umum. Salah satu mekanisme penyelesaian yang berkembang dalam
praktik adalah skema pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan, terutama
di sektor perkebunan. Skema ini menjadi instrumen resolusi konflik yang diakui
dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mewajibkan perusahaan memfasilitasi
pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas areal yang diusahakan,
serta berbagai regulasi turunannya yang menekankan kemitraan, pemberdayaan,
dan pembagian manfaat yang adil. Melalui metode yuridis dan analisis normatif
penelitian ini mengkonstruksikan 2 (dua) rumusan masalah: (i) Bagaimana
kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan (ii) bagaimana skema skema fasilitasi
pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan sebagai resolusi konflik agraria.
Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, bahwa pembangunan kebun
masyarakat berfungsi sebagai mekanisme rekonsiliasi struktural yang mengurangi
potensi sengketa, memberikan kepastian hak kelola kepada masyarakat,
memperkuat legitimasi operasional perusahaan serta efektivitas skema ini sangat
ditentukan kesetaraan posisi para pihak, serta supervisi pemerintah dalam
memastikan implementasi yang sesuai hukum. Kedua¸ fasilitasi pembangunan
kebun masyarakat dengan skema tanah objek reforma agraria (TORA) dan tanah
kas desa (TKD) dapat menjadi model penyelesaian konflik agraria yang
berkelanjutan apabila dijalankan dengan skema yang ideal secara akuntabel dan
berkeadilan.
Kata kunci: Resolusi konflik agraria, skema fasilitasi pembangunan kebun
masyarakat, perkebunan.