PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN METERAI PALSU MELALUI PLATFORM MARKETPLACE DI WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU

Peredaran meterai palsu melalui platform Marketplace merupakan salah
satu bentuk kejahatan digital yang berdampak pada keabsahan dokumen dan
kerugian negara dalam sektor penerimaan bea meterai. Tindak pidana ini sering
kali dilakukan lintas wilayah, di mana pelaku berdomisili di daerah berbeda
dengan lokasi peredaran barang bukti, sehingga menimbulkan permasalahan
yurisdiksi dalam proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Bengkulu terhadap tindak
pidana peredaran meterai palsu melalui Marketplace, serta hambatan yang muncul
dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data
diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis untuk
menggambarkan praktik penyidikan dan penegakan hukum di lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum dilakukan berdasarkan penerapan
teori akibat dalam menentukan locus delicti. Meskipun pelaku berdomisili di luar
wilayah hukum Polda Bengkulu, proses penyidikan tetap dilakukan oleh Polda
Bengkulu karena akibat hukum dari tindak pidana tersebut terjadi di wilayah
hukumnya, yakni beredarnya meterai palsu di masyarakat Bengkulu. Hambatan
yang dihadapi meliputi kekosongan norma teknis dalam pengaturan pemalsuan
meterai digital, keterbatasan sarana pelacakan digital, serta rendahnya kesadaran
hukum masyarakat. Permasalahan yurisdiksi antarwilayah juga memperlambat
proses penanganan perkara. Penerapan asas teritorial dan teori akibat menjadi
dasar utama dalam menegaskan kewenangan penyidik di wilayah terjadinya akibat
hukum, khususnya dalam menghadapi tindak pidana yang melibatkan sistem
transaksi digital lintas daerah.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Asas Teritorial, Teori Akibat, Platform
Marketplace