TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS YAYASAN DALAM HAL PENGAMBILALIHAN ASET YAYASAN DI BENGKULU TENGAH (STUDI PADA YAYASAN AL MUTTAQIN BENGKULU)

Pengaturan mengenai yayasan secara normatif diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang yayasan. Sengketa yang terjadi di yayasan Al Muttaqin Bengkulu
Berawal dari berakhirnya masa kepengurusan yayasan diadakan rapat untuk
mengganti nama dan pengurus yayasan. Setelah rapat dihadiri dan disetujui oleh
anggota rapat dikemudian hari pengurus meminta beberapa dokumen penting
milik yayasan berupa akta yayasan, sertifikat asli HGB yayasan dengan alasan
notaris akan melakukan pendataan kekayaan dan melakukan perubahan
penggantan nama dan pengurus yayasan, namun pengurus justru bekerja sama
dengan kepala kantor BPN Bengkulu Tengah untuk melakukan balik nama
sertifikat HGB yang semula milik yayasan Al Muttaqin Bengkulu menjadi milik
Yayasan Al Muttaqin Bengkulu Tengah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh pengurus Yayasan Al Muttaqin Bengkulu dan untuk mengetahui dan
menganalisis bentuk tanggung jawab hukum Pengurus Yayasan terhadap
pengambilalihan aset yayasan secara melawan hukum di Yayasan Al Muttaqin
Bengkulu. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan
jenis penelitian hukum empiris dengan prosedur pengumpulan data berupa
wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus
diminta mengganti kerugian materiil sekitar Rp2.105.900.000 dan immateriil
yaitu kewajiban memulihkan nama baik dan keberlangsungan layanan pendidikan
yayasan dengan cara publikasi kepada masyarakat dengan mengirimkan surat
pernyataan yang disetujui redaksinya oleh yayasan, isinya menegaskan bahwa
yayasan memiliki tata kelola yang baik dan layak dipercaya oleh masyarakat serta
tanggung jawab berdasarkan Pasal 37 ayat 2 UU Yayasan dan Pasal 1365
KUHPerdata.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pengurus, Yayasan.