TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA KEPADA PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA BENGKULU DALAM PENYEDIAAN JASA PENGIRIMAN DOKUMEN PERKARA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran PT. Pos Indonesia
dalam mendukung jalannya proses peradilan, khususnya di Pengadilan Agama
Kelas IA Kota Bengkulu, melalui layanan pengiriman dokumen perkara yang
menjadi dasar keabsahan pemanggilan pihak berperkara. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis tanggung jawab PT. Pos Indonesia kepada Pengadilan Agama
Kelas IA Kota Bengkulu dalam penyediaan jasa pengiriman dokumen perkara,
serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan pengiriman dan
akibat hukum yang ditimbulkannya. Keterlambatan dalam penyampaian dokumen
tersebut berpotensi menimbulkan cacat formil dalam proses persidangan dan
bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menelaah
bahan hukum primer dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, Nota
Kesepahaman (MoU) antara PT. Pos Indonesia dan Pengadilan Agama Kelas IA
Kota Bengkulu, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, serta
pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dianalisis
secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban PT.
Pos Indonesia berupa pertanggungjawaban berupa investigasi internal, pelaporan
resmi, kompensasi, dan pengiriman ulang dokumen. Namun, apabila
keterlambatan disebabkan oleh overmacht sebagaimana diatur dalam Pasal 1244
dan 1245 KUH Perdata, PT. Pos Indonesia dapat dibebaskan dari
pertanggungjawaban. Faktor keterlambatan meliputi faktor internal seperti
kesalahan petugas dan keterbatasan armada, serta faktor eksternal seperti cuaca
buruk, serta kerusakan infrastruktur.
Kata kunci : Tanggung jawab hukum, PT. Pos Indonesia, Pengadilan
Agama, keterlambatan pengiriman, wanprestasi.