PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN ANTAR PERORANGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Penyelesaian sengketa pertanahan antar perorangan melalui jalur mediasi di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan serta mengidentifikasi kendala yang
dihadapi dalam proses tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, Kantor Pertanahan
memiliki wewenang untuk memfasilitasi mediasi yang dimulai dari tahap pengaduan,
penelaahan berkas, pengecekan dan verifikasi lapangan, hingga pelaksanaan mediasi.
Dari penelitian terhadap 7 (tujuh) kasus sengketa periode 2023-2025 menunjukkan
bahwa 5 (lima) kasus berhasil diselesaikan dengan akta perdamaian (terdiri dari satu
kasus tumpang tindih dan empat kasus sengketa batas), sedangkan 2 (dua) kasus
lainnya gagal dimediasi dan dinyatakan ditutup (meliputi satu kasus tumpang tindih
dan satu kasus sertipikat ganda). Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh
kapabilitas mediator yang mumpuni serta sikap kooperatif dan terbuka dari para pihak
yang bersengketa. Sementara itu, kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini
meliputi ketidakhadiran salah satu pihak, kurangnya data dan saksi terkait kronologis
tanah, tidak adanya itikad baik, serta perbedaan tingkat pendidikan dan kemampuan
komunikasi di antara para pihak.
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Sengketa Pertanahan, Bengkulu Selatan.