STATUS HUKUM ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN SELAKU PEMILIK IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Penelitian ini mengkaji status hukum organisasi masyarakat keagamaan sebagai
pemegang izin usaha pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Permasalahan utama yang diteliti adalah bagaimana status organisasi
kemasyarakatan keagamaan sebagai subjek hukum dan apakah organisasi tersebut
memenuhi kriteria sebagai subjek hukum pemegang Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal,
serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi
kemasyarakatan keagamaan dapat dikategorikan sebagai subjek hukum apabila
telah berbadan hukum, yaitu berbentuk perkumpulan atau yayasan yang terdaftar
secara resmi di Kemenkumham RI. Namun, pemberian Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik organisasi
kemasyarakatan keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan asas lex superiori
derogat legi inferiori dan teori hirarki peraturan perundang-undangan, organisasi
kemasyarakatan keagamaan tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum dalam
pemegang wilayah izin usaha pertambangan. Penelitian ini merekomendasikan
perlunya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi agar tercipta kepastian hukum yang
sejalan dengan prinsip legalitas, supremasi hukum, dan hierarki norma peraturan
perundang-undangan.
Kata Kunci: Status Hukum ,Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, Subjek
Hukum, Izin Usaha Pertambangan