PERJANJIAN SEWA LAHAN DI KAWASAN PANTAI PANJANG ANTARA DINAS PARIWISATA DENGAN PELAKU UMKM DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini berjudul “Perjanjian Sewa Lahan di Kawasan Pantai Panjang
antara Dinas Pariwisata dengan Pelaku UMKM di Kota Bengkulu” yang
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa lahan serta menganalisis
akibat hukum yang timbul dari pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Jenis
penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis
sosiologis, yaitu dengan mengkaji penerapan hukum dalam praktik melalui
wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM), serta studi kepustakaan terhadap peraturan dan dokumen
hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa lahan
antara Dinas Pariwisata dan pelaku UMKM telah dibuat secara tertulis dan
memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
KUHPerdata, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelanggaran berupa
keterlambatan pembayaran retribusi, pengalihan hak sewa kepada pihak lain tanpa
izin, dan penyalahgunaan fungsi kios yang tidak sesuai peruntukan. Pelanggaran
tersebut menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab perdata dan sanksi
administratif sesuai Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.
Lemahnya pengawasan dan belum adanya regulasi turunan menyebabkan
penegakan sanksi belum berjalan efektif, sehingga diperlukan peningkatan
kesadaran hukum bagi pelaku UMKM dan penyusunan pedoman pelaksanaan
perjanjian yang lebih jelas agar tercipta kepastian hukum, keadilan kontraktual,
serta pengelolaan kawasan wisata yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Perjanjian Sewa, Pelaku UMKM, Akibat Hukum