JUAL BELI TANAH PERTANIAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU (Pasemah Ulu Manna Ulu) DI KABUPATEN LAHAT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab, mekanisme
pelaksanaan, serta akibat hukum dan sosial dari praktik jual beli tanah pertanian
yang dilakukan secara di bawah tangan (tanpa akta PPAT) oleh masyarakat di
Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat. Praktik ini bertentangan
dengan ketentuan hukum pertanahan nasional yang menuntut adanya akta otentik
sebagai jaminan kepastian hukum atas peralihan hak tanah. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data
diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap
masyarakat serta aparat desa yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli di bawah tangan masih terjadi
karena beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat,
anggapan bahwa kuitansi atau surat pernyataan sudah cukup sebagai bukti, biaya
notaris dan pajak yang dianggap tinggi, serta prosedur administrasi yang dinilai
rumit dan memakan waktu. Akibat hukum dari praktik tersebut adalah timbulnya
ketidakpastian hukum, lemahnya bukti kepemilikan, serta potensi sengketa
kepemilikan di kemudian hari. Dari aspek sosial, praktik ini menimbulkan
ketidakpercayaan antarwarga dan menghambat upaya penertiban administrasi
pertanahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli tanah pertanian di bawah
tangan melemahkan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang�Undang Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah
untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menyederhanakan prosedur
pendaftaran tanah, serta meninjau kembali biaya administrasi PPAT agar lebih
terjangkau bagi masyarakat pedesaan.
Kata Kunci : Jual Beli Tanah di Bawah Tangan, Tanah Pertanian, Kepastian
Hukum, PPAT