ROYALTI HAK CIPTA LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA PASCA PUTUSAN CERAI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1622/PDT.G/2023/PA.JB)

Sengketa harta bersama berupa royalti hak cipta lagu menjadi isu krusial seiring
berkembangnya industri kreatif, memunculkan perdebatan apakah royalti yang
diperoleh selama perkawinan termasuk harta yang harus dibagi. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan serta akibat hukum
royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama pasca putusan cerai, dengan fokus pada
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan),
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa royalti hak cipta lagu wajib diklasifikasikan sebagai harta
bersama apabila perolehannya terjadi selama masa perkawinan. Dasar hukumnya
adalah pemisahan tegas antara Hak Moral (melekat dan tidak dapat dibagi) dengan
Royalti sebagai imbalan ekonomi (fructus) dari Hak Ekonomi, yang tunduk pada
asas waktu perolehan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Putusan Nomor
1622/Pdt.G/2023/PA.JB menguatkan hal ini, dengan menetapkan royalti yang
terbukti diterima selama perkawinan dibagi 50% untuk masing-masing pihak.
Putusan ini juga menegaskan kewenangan Peradilan Agama dalam sengketa harta
bersama objek HKI, serta menekankan batas waktu perolehan (sebelum putusan
cerai inkrah). Disarankan kepada para pihak, kuasa hukum, dan publisher agar
menyusun perjanjian perkawinan yang jelas dan mengoordinasikan mekanisme
penyaluran royalti melalui LMK/LMKN berbasis pendapatan bersih, untuk
memudahkan pembagian porsi secara otomatis pasca perceraian. LMK/LMKN
disarankan menstandarkan laporan dan menyiapkan rekening terpisah demi tata
kelola pembuktian yang rapi dan minim sengketa.
Kata Kunci: Royalti Lagu, Harta Bersama, Hak Cipta, Putusan Cerai, Pengadilan
Agama.