ANALISIS PENGATURAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa oleh Kepala Desa se-Indonesia
Tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa oleh para Kepala Desa se�Indonesia telah diterima dan menjadi bagian revisi UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yang disusun DPR RI dan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam
UU No. 3 Tahun 2024. Ketentuan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan masa jabatan Kepala Desa
berdasarkan sejarah peraturan perundang-undangan serta menganalisis dasar
pertimbangan perpanjangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum
normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan masa jabatan Kepala
Desa mengalami perubahan dalam lima undang-undang. Perpanjangan masa
jabatan didasarkan pada aspirasi Kepala Desa, stabilitas politik pasca Pilkades,
efektivitas pembangunan desa, dan efisiensi anggaran, namun berpotensi
merugikan kesejahteraan masyarakat desa sehingga diperlukan pembatasan
kekuasaan yang proporsional.
Kata Kunci: Masa Jabatan, Perundang-Undangan, Pembatasan Kekuasaan