KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH BENGKULU

Pajak merupakan instrumen penting dalam perekonomian modern karena berfungsi
sebagai sumber utama pembiayaan negara dalam penyediaan layanan publik dan
pembangunan nasional. Dalam konteks daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
memegang peran strategis sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah. Namun
tingkat ketidakpatuhan wajib pajak masih menjadi kendala yang menghambat optimalisasi
penerimaan daerah. Untuk meningkatkan kepatuhan dan memberikan keringanan bagi
masyarakat yang menunggak pajak, Pemerintah Provinsi Bengkulu menerapkan kebijakan
pemutihan atau penghapusan sanksi administrasi PKB berdasarkan Peraturan Gubernur
Nomor 31 Tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menjelaskan efektifitas atas penghapusan sanksi administrasi pajak kenderaan bermotor di
provinsi bengkulu berdasarkan peraturan gubernur nomor 31 tahun 2019 tentang
pembebasan denda pajak kendaraan bermotor di wilayah Bengkulu dan menjelaskan
hambatan dalam kebijakanpenghapusan sanksi administrasi pajak kenderaan bermotor di
provinsi bengkulu berdasarkan peraturan gubernur nomor 31 tahun 2019 tentang
pembebasan denda pajak kendaraan bermotor di wilayah Bengkulu. Metode penelitian ini
adalah penelitian empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada sampel
penelitian. Data yang diperoleh kemudian akan diolah melalui Editing Data. Editing data
merupakan teknik pengolahan data yang dilakukan dengan memeriksa atau meneliti data
yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai
dengan kenyataan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian Kebijakan
Penghapusan Sanksi Adminitrasi Pajak kendaraan Bermotor di Provinsi Bengkulu
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Denda Pajak
Kendaraan Bermotor di Wilayah Bengkulu ini menggunakan metode induktif-deduktif atau
sebaliknya. Hasil penelitian menunjukan Kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak
kendaraan bermotor di Bengkulu melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019
terbukti efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas penerimaan daerah, dan
membangun kepercayaan publik sehingga berdampak positif bagi aspek fiskal, sosial, dan
psikologis. Namun pelaksanaannya masih terhambat oleh kurangnya sosialisasi,
keterbatasan sarana pelayanan, serta potensi moral hazard berupa kecenderungan
masyarakat menunda pembayaran pajak sambil menunggu pemutihan berikutnya.
Kata Kunci : Pajak, Sanksi Administrasi, Pajak Kendaraan Bermotor