PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU

Sertifikat tanah merupakan hasil luaran dari kegiatan pendaftaran tanah yang
berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah yang kuat dan sah. Adanya
kebijakan baru terkait sertifikat elektronik pada pendaftaran tanah dengan
ditetapkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Sertifikat Elektronik menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sertifikat
elektronik merupakan langkah yang tepat demi mewujukan modernisasi bidang
pertanahan, namun di sisi lain masyarakat resah terhadap jaminan kepastian dan
perlindungan hukum sertifikat elektronik. Karena tidak dilakukan sosialisasi oleh
Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu. Sehingga menimbulkan pertanyaan
bagaiamana penerapan sertipikat elektronik di kantor Badan Pertanahan Nasional
Kota Bengkulu dan apa saja hambatan yang dialami oleh Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kota Bengkulu dalam pelaksanaan sertipikat elektronik. Penelitian ini
merupakan penelitian yuridis empiris dengan dilakukan pengumpulan data secara
studi pustaka yang dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Sertifikat tanah elektronik memiliki kedudukan
yang sama seperti sertifikat tanah fisik berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021. Sertifikat tanah elektronik
dapat memberikan perlindungan hukum baik dalam hal pembuktian kepemilikan
atas tanah dan juga dalam hal perlindungan hukum terhadap data pribadi pada
sertifikat tanah elektronik. Dan benar bahwa adanya hambatan ketika penerapan
sertipikat elektronik karena tidak dilakukan sosialisasi dan mengenai sumber daya
yang dimiliki oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu.
Kata kunci: Badan Pertanahan Nasional, Sertipikat elektronik