PENERAPAN HUKUM ADAT SEMENDE DALAM PENYELESAIAN CEMPALE TANGAN DI KECAMATAN MUARA SAHUNG, KABUPATEN KAUR

Penyelesaian perkara Cempale Tangan di Kecamatan Muara Sahung
merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hukum adat Semende yang masih hidup
dan berkembang di tengah masyarakat. Masyarakat adat Semende lebih memilih
menyelesaikan persoalan kekerasan fisik melalui mekanisme adat dibandingkan
jalur hukum negara karena dianggap lebih efektif dalam menciptakan keadilan dan
pemulihan sosial. Dalam praktiknya, penyelesaian ini melibatkan tokoh adat, Badan
Musyawarah Adat (BMA), aparat desa, serta pihak pelaku dan korban dalam forum
musyawarah untuk mencapai mufakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana penerapan hukum adat Semende dalam menyelesaikan perkara
Cempale Tangan dan apa saja faktor yang mempengaruhi keberlangsungannya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris dan sosiologis,
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan studi
dokumen terhadap beberapa kasus yang telah diselesaikan secara adat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian adat dilakukan melalui
beberapa tahap, yaitu pelaporan kepada BMA, mediasi antar pihak, penentuan
sanksi, dan pelaksanaan adat seperti pemberian denda, hingga permintaan maaf
secara terbuka. Adapun faktor pendukung berfungsinya sistem hukum adat
Semende antara lain adalah kekuatan nilai-nilai sosial budaya, keberadaan tokoh
adat yang dihormati, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat, serta efisiensi
dari segi biaya dan waktu. Meski demikian, tantangan masih dihadapi berupa
minimnya dokumentasi tertulis, belum maksimalnya sosialisasi kepada generasi
muda, dan lemahnya regulasi formal yang memperkuat kedudukan BMA.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum adat Semende tetap eksis dan relevan
dalam menyelesaikan perkara kekerasan fisik secara damai, namun membutuhkan
penguatan kelembagaan dan dukungan formal agar mampu beradaptasi dengan
dinamika masyarakat modern.
Kata Kunci: Hukum Adat Semende, Kaur.