SENGKETA HAK ATAS TANAH ANTARA PEMERINTAH DAERAH REJANG LEBONG DENGAN PERORANGAN DI DESA KARANG JAYA KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG

Sengketa hak atas tanah di Pasar Kamis, Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu
Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, merupakan permasalahan agraria yang
melibatkan tiga pihak utama: Pemerintah Daerah, Legiun Veteran Republik
Indonesia (LVRI), dan ahli waris Letkol R. Al. Manap (alm.), yang diwakili oleh Ibu
Elisabet. Sengketa ini berpusat pada tanah seluas 1 hektar yang mengalami tumpang
tindih klaim kepemilikan. Masalah timbul akibat ketiadaan sertpikat hak milik,
penguasaan lahan pasar oleh pemerintah daerah selama puluhan tahun tanpa dasar
hukum yang kuat, serta klaim warisan yang didasarkan pada surat keputusan yang
telah dibatalkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan
pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi
di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan sertipikat tanah,
peralihan pengelolahan lahan pasar, dan pembatalan dasar hukum kepemilikan tanah
menjadi faktor utama penyebab sengketa. Upaya penyelesaian yang dilakukan
melalui jalur non litigasi, yaitu musyawarah antar pihak yang melibatkan BPN,
Ombudsman, Pemerintah Daerah, Kepala UPT Pasar, dan ahli waris yang hingga
kini belum menghasilkan kesepakatan. Dari perspektif hukum, penguasaan tanah
oleh Pemerintah Daerah selama lebih dari 20 tahun dapat menjadi dasar
pertimbangan legalitas berdasarkan asas daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal
1963 KUHPerdata.
Kata Kunci : Sengketa Tanah, Daluwarsa Penguasaan Tanah, Musyawarah