ANALISIS PENGATURAN PENGELOLAAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023

Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) dan PT TASPEN (Persero)
merupakan lembaga penyelenggara jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan
sistem perlindungan sosial yang diselenggarakan negara untuk menjamin
seluruh rakyat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak, melindungi dari risiko
sosial ekonomi, seperti sakit, kecelakaan kerja, usia lanjut, pensiun, atau
kematian. Berdasarkan Putusan MK Nomor 72/PUU-XVII/2019 lembaga
penyelenggara jaminan sosial berupa jaminan pensiun dan jaminan hari tua
ASN ialah PT TASPEN namun berbeda halnya dengan UU Nomor 20 Tahun
2023 tentang ASN, dimana UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengatur
bahwa lembaga penyelenggara jaminan sosial berupa jaminan pensiun dan
jaminan hari tua ASN ialah BPJS Ketenagakerjaan dan sampai saat ini
Peraturan pemerintah pelaksana dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
belum diterbitkan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Identifikasi
masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem pengelolaan jaminan sosial
ASN menurut ketentuan hukum kepegawaian dan bagaimana analisa terhadap
pengaturan jaminan sosial ASN dalam perspektif hukum kepegawaian. Metode
penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sistem pengelolaan jaminan sosial ASN diatur dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan
peraturan pelaksana turunannya masih menggunakan PP yang lama,
dikarenakan PP dari UU ASN baru sampai saat ini belum terbit. UU ASN
sebagai aturan yang dibentuk dan menjadi pedoman ASN dalam bekerja. ASN
merupakan pekerja bagi instansi pemerintahan yang membutuhkan upah untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. seharusnya substansi dalam
Putusan MK Nomor 72/PUU-XVII/2019 mempengaruhi substansi dalam UU
Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dikarenakan Putusan MK memiliki sifat
final dan mengikat, Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta
merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Maka kepada
para pihak baik lembaga Negara, penyelenggara Negara dan seluruh warga
Negara yang terkait dengan putusan tersebut harus mematuhi dan
melaksanakannya. Oleh karena itu seharusnya UU Nomor 20 Tahun 2023
menindaklanjuti dari Putusan MK sebab Putusan MK memiliki kedudukan
yang tinggi ketika hendak dijadikan dasar pembentukan peraturan perundang�undangan dan yurisprudensi.
Kata Kunci : Jaminan Sosial, Putusan MK Nomor 72/PUU-XVII/2019, UU
ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN