PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MANTAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN DALAM PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH (ZIS) BERDASARKAN UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum perdata mantan
Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu
Selatan dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Penelitian
ini dilatarbelakangi oleh adanya penyelewengan dana ZIS yang selama ini
lebih banyak diselesaikan melalui jalur pidana, sementara aspek
pertanggungjawaban perdata sebagai upaya pemulihan kerugian dana umat
belum mendapat perhatian yang optimal. Padahal, dana zakat merupakan
dana amanah yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel
demi kepentingan mustahik.Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang�undangan dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mantan Ketua BAZNAS Kabupaten
Bengkulu Selatan telah melakukan perbuatan melawan hukum secara
perdata karena melanggar kewajiban hukum dan kewajiban kepercayaan
(fiduciary duty) dalam pengelolaan dana ZIS sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas
mengakibatkan kerugian materiil berupa berkurangnya dana zakat yang
seharusnya disalurkan kepada mustahik, serta kerugian immateriil berupa
menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.
Mekanisme pertanggungjawaban perdata dapat dilakukan melalui
pembayaran uang pengganti dalam putusan pidana dan/atau melalui
gugatan perdata apabila kerugian belum sepenuhnya dipulihkan. Penelitian
ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban perdata tetap melekat pada
pelaku meskipun telah dijatuhi sanksi pidana, karena bertujuan untuk
memulihkan kerugian dana umat dan melindungi hak mustahik.
Kata Kunci: pertanggungjawaban perdata, dana zakat, BAZNAS,
perbuatan melawan hukum.