REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENANGGULANGAN GREEN FINANCIAL CRIME DALAM PENAMBANGAN ILEGAL DI INDONESIA

Fenomena green financial crime dalam penambangan ilegal di Indonesia
sesungguhnya belum banyak mendapat perhatian serius dari segi regulasi maupun
penegakan hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap penambangan
ilegal di Indonesia juga menghadapi tantangan berupa tumpang tindih regulasi,
lemahnya koordinasi antar lembaga, dan korupsi. Penguatan sistem hukum pidana
di sektor ini membutuhkan reformulasi yang meliputi aspek formil (penegakan
hukum) dan aspek materil (substansi hukum) secara bersamaan.Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang�undangan dan komparatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan
pengaturan hukum pidana Indonesia serta membandingkannya dengan regulasi
Peru melalui Decreto Legislativo No. 1100 Tahun 2012. Regulasi Indonesia masih
menitikberatkan pada aspek perizinan tanpa menyentuh dimensi finansial maupun
tanggung jawab korporasi. Hal ini berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum,
tumpang tindih regulasi, serta minimnya upaya pelacakan aliran dana hasil
kejahatan. Sebaliknya, Peru telah menerapkan kebijakan represif dan terintegrasi,
termasuk penyitaan dan penghancuran alat berat, pembentukan dana pemulihan
lingkungan, serta koordinasi lintas sektor. Perlu adanya reformulasi kebijakan
hukum pidana di Indonesia melalui perluasan delik, penerapan
pertanggungjawaban pidana yang dikenakan pada korporasi atas tindak pidana
yang dilakukan, penguatan instrumen mengikuti aliran uang, serta integrasi antara
hukum lingkungan, pertambangan, dan keuangan.
Kata Kunci: Reformulasi, Hukum Pidana, Green Financial Crime, Penambangan
Ilegal, Indonesia, Peru.