PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BENGKULU

Tindak pidana pengeroyokan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang
masih sering terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana
pengeroyokan di wilayah hukum Polresta Bengkulu serta menganalisis berbagai
hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui wawancara
dengan aparat penegak hukum, korban, pelaku, serta ketua RT yang berperan dalam
proses penyelesaian perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan
restorative justice terhadap tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polresta
Bengkulu telah mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, antara
lain pelaku yang tidak mampu memenuhi kewajiban ganti rugi, keterbatasan sarana
dan fasilitas pendukung, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum
maupun masyarakat terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif. Selain itu, adanya
persepsi negatif dari masyarakat terhadap kinerja kepolisian turut menjadi kendala
dalam menciptakan proses penyelesaian yang adil dan seimbang bagi korban
maupun pelaku. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan peningkatan
pemahaman dan kompetensi aparat penegak hukum melalui pelatihan dan
sosialisasi, serta penguatan regulasi dan penyediaan sarana pendukung yang
memadai. Upaya tersebut penting dilakukan agar pelaksanaan restorative justice
dapat berjalan lebih optimal, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan rasa
keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.
Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana, Pengeroyokan