REKONSTRUKSI PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI RESPON REKAYASA KONSTITUSIONAL ATAS PUTUSAN MK NO. 62/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 menjadi titik penting dalam
koreksi hukum terhadap sistem pemilu di Indonesia. Melalui putusan ini,
Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 mengenai ambang batas minimum pencalonan presiden dan wakil presiden
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Meski demikian, penghapusan ambang batas minimum berpotensi
menimbulkan persoalan baru dalam praktik ketatanegaraan, khususnya dominasi
koalisi besar yang dapat mempersempit pilihan pasangan calon bagi pemilih.
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyadari potensi dampak
tersebut dan memerintahkan DPR sebagai positive legislator untuk merumuskan
mekanisme alternatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan ambang
batas maksimum sebagai alternatif kebijakan pasca penghapusan ambang batas
minimum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan
hukum utama meliputi UUD NRI Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi No.
62/PUU-XXII/2024, serta peraturan yang berkaitan dengan pemilu presiden. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ambang batas maksimum merupakan bentuk
rekonstruksi dari pengaturan ambang batas minimum terdahulu untuk mewujudkan
pencalonan presiden yang konstitusional, adil, demokratis, serta mencegah
dominasi koalisi besar dan menjamin ketersediaan alternatif pasangan calon.
Kata Kunci: Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, Presidential Threshold,
Ambang Batas Maksimum, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden