PEMENUHAN HAK MASYARAKAT DALAM PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN PT DARIA DHARMA PRATAMA DI DESA AIR BERAU KABUPATEN MUKOMUKO

Belum terlaksananya kewajiban PT Daria Dharma Pratama dalam menyediakan
kebun plasma 20% bagi masyarakat Desa Air Berau, Kabupaten Mukomuko,
menimbulkan persoalan hukum dan sosial di masyarakat. Walaupun kewajiban
plasma telah diatur dalam peraturan mengenai HGU dan usaha perkebunan,
perusahaan belum melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai ketentuan,
sehingga memicu ketidakpastian hukum serta penolakan terhadap perpanjangan
HGU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan
pendekatan non-doctrinal, yaitu meneliti bagaimana ketentuan hukum diterapkan
dalam praktik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara,
kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum
terlaksananya plasma 20% disebabkan kurangnya komitmen perusahaan,
lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta rendahnya pemahaman
masyarakat mengenai hak mereka. Dampaknya, perlindungan hukum bagi
masyarakat tidak optimal dan kewajiban perusahaan belum terlaksana.
Penyelesaian yang ditempuh masyarakat masih terbatas pada musyawarah dan
pelaporan ke pemerintah daerah, namun belum memberikan kepastian hukum
yang kuat. Kesimpulannya, ketidakpemenuhan plasma 20% merugikan
masyarakat dan menjadi dasar penolakan perpanjangan HGU. Pemerintah perlu
meningkatkan pengawasan dan pendampingan agar hak masyarakat dapat
terpenuhi.
Kata Kunci: Hak Guna Usaha, Kebun Plasma 20%, Penolakan Masyarakat, PT
Daria Dharma Pratama, Kabupaten Mukomuko.