KEDUDUKAN BADAN KEAMANAN LAUT SEBAGAI INDONESIAN COAST GUARD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2014

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan keamanan laut yang
semakin kompleks, mulai dari kejahatan lintas negara, pelanggaran kedaulatan,
hingga tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di wilayah perairan. Kondisi
tersebut menunjukkan urgensi adanya desain legislasi keamanan laut yang mampu
menciptakan sistem penegakan hukum maritim yang terintegrasi dan memiliki
kepastian hukum. Pembentukan BAKAMLA melalui Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2014 tentang Kelautan dimaksudkan sebagai solusi atas fragmentasi
kelembagaan tersebut, namun hingga kini kedudukannya sebagai indonesian coast
guard masih menimbulkan persoalan yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis desain legislasi keamanan laut Indonesia serta menilai kedudukan
hukum BAKAMLA sebagai Indonesian coast guard berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaan utama yang dikaji adalah apakah
pengaturan normatif yang ada telah secara tegas dan efektif menempatkan
BAKAMLA sebagai coast guard nasional. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual,
dan perbandingan melalui pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada
belum membentuk desain legislasi keamanan laut yang komprehensif, sehingga
kewenangan penegakan hukum maritim tetap tersebar pada berbagai instansi
sektoral. Temuan ini memperlihatkan lemahnya kepastian hukum dan efektivitas
koordinasi kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan
reformulasi desain legislasi guna menegaskan BAKAMLA sebagai Indonesian
Coast Guard yang terintegrasi, serta menjadi dasar bagi penguatan sistem
keamanan laut nasional dan penelitian lanjutan di bidang hukum maritim
Kata kunci: Desain Legislasi; Indonesian Coast Guard; Keamanan Laut;
BAKAMLA; Penegakan Hukum Maritim