PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN WILAYAH KONSERVASI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT ( TNKS ) DI REJANG LEBONG

Perusakan Perusakan hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)
wilayah Rejang Lebong, terutama akibat pembalakan liar dan perambahan ilegal,
mengancam keanekaragaman hayati, fungsi ekologis, serta statusnya sebagai situs
warisan dunia UNESCO. Dalam periode 2020-2025, tercatat 5 (lima) kasus utama
dengan vonis pidana penjara 1-2 tahun dan denda hingga Rp 500 juta, meskipun
kerusakan hutan sudah luas terjadi. Penegakan hukum belum optimal karena
lemahnya koordinasi antarlembaga dan kesadaran masyarakat, sehingga diperlukan
kajian mendalam untuk mendukung pelestarian berkelanjutan. Penelitian bertujuan
menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan TNKS dari
penyidikan hingga putusan pengadilan. Selain itu, mengidentifikasi faktor
penghambat seperti keterbatasan sarana, kapasitas aparat, dan budaya masyarakat
untuk merumuskan rekomendasi efektif. Menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif dengan metode hukum empiris, melibatkan wawancara purposive
sampling terhadap 5 responden (Polhut, BPTNKS, Polres, Kejaksaan, PN Curup).
Data primer dari wawancara dan sekunder dari dokumen hukum dianalisis secara
kualitatif untuk menguraikan proses dan faktor penegakan hukum. Melibatkan
Polhut untuk tindakan preemtif-represif, Polres penyidikan berdasarkan Undang�Undang Nomor 18 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja, Kejaksaan penuntutan dengan Satgas PKH, hingga PN vonis pidana
komulatif. Faktor utama mencakup sarana terbatas (medan sulit, alat minim),
kapasitas SDM rendah, koordinasi lemah, serta kesadaran masyarakat rendah akibat
kemiskinan. Upaya preventif seperti sosialisasi dan kemitraan konservasi terbukti
mengurangi kasus, meski represif masih dominan. Penegakan hukum berjalan
represif tapi terkendala multifaktor, sehingga perlu penguatan holistik: peningkatan
personel/sarana aparat, sosialisasi masif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta
koordinasi antarlembaga agar pelestarian TNKS berkelanjutan.
Kata Kunci: Penegakan hukum, perusakan hutan, Taman Nasional Kerinci Seblat,
Rejang Lebong.