KAJIAN PERBANDINGAN GROOMING DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DENGAN SINGAPURA

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan bentuk kejahatan seksual baru
terhadap anak berupa grooming, yaitu proses pendekatan dan manipulasi psikologis
oleh pelaku untuk mempersiapkan eksploitasi seksual. Di Indonesia, grooming belum
dirumuskan sebagai delik mandiri, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan
seperti UU Perlindungan Anak, UU TPKS, UU ITE, dan UU Pornografi, sehingga
penegakannya bergantung pada penafsiran aparat. Sebaliknya, Singapura secara tegas
mengatur sexual grooming sebagai tindak pidana khusus dalam Penal Code serta
didukung oleh regulasi lain yang terintegrasi. Kajian perbandingan menjadi penting
untuk mengidentifikasi model pengaturan yang lebih efektif dalam memberikan
kepastian hukum dan perlindungan anak di era digital.Penelitian ini bertujuan
menganalisis pengaturan hukum grooming di kedua negara serta mengkaji persamaan
dan perbedaannya dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan
perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya
persamaan dalam tujuan perlindungan anak, unsur kesengajaan pelaku, dan
pengakuan teknologi sebagai sarana grooming, namun berbeda dalam model
pengaturan normatif, perumusan unsur delik, batasan usia, dan pertanggungjawaban
pidana. Oleh karena itu, disarankan agar Indonesia merumuskan grooming sebagai
delik mandiri atau menetapkan kriteria normatif yang tegas guna memperkuat
kepastian hukum dan efektivitas perlindungan anak.
Kata kunci: Grooming, Perlindungan Anak, Perbandingan Hukum