TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PERUSAKAN KANTOR PERWAKILAN DIPLOMATIK ASING BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK (Studi Kasus Penyerangan Kedutaan Besar Azerbaijan Di Teheran)

Penyerangan terhadap Kedutaan Besar Azerbaijan di Teheran pada 27 Januari 2023 yang
mengakibatkan kerusakan bangunan serta korban jiwa menimbulkan persoalan serius dalam
hukum internasional, khususnya terkait kewajiban negara penerima dalam memberikan
perlindungan terhadap misi diplomatik asing. Dalam hubungan diplomatik, keamanan
perwakilan asing merupakan syarat utama agar fungsi diplomatik dapat berjalan efektif dan
tanpa gangguan. Berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, negara
penerima memiliki kewajiban khusus untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan
guna melindungi gedung perwakilan, menjamin keselamatan pejabat diplomatik, serta
menjaga martabat dan kehormatan misi diplomatik di wilayahnya. Permasalahan penelitian
ini adalah a) bagaimana pengaturan tanggung jawab negara penerima berdasarkan Konvensi
Wina 1961 dan b) bagaimana tanggung jawab Iran dalam kasus penyerangan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan kasus guna menganalisis ketentuan konvensi dan fakta hukum yang terjadi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa a) Pasal 22 ayat 2 dan Pasal 29 Konvensi Wina 1961
mewajibkan negara penerima mengambil langkah preventif dan represif untuk mencegah
gangguan serta serangan terhadap gedung dan pribadi diplomat. b) Dalam kasus ini, Iran
belum melaksanakan kewajiban perlindungan secara optimal sehingga tetap memikul
tanggung jawab internasional atas kegagalan memberikan perlindungan efektif sesuai hukum
internasional yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Iran tetap memikul
tanggung jawab internasional atas kegagalan memberikan perlindungan efektif sesuai
ketentuan hukum internasional.
Kata Kunci: Perwakilan Diplomatik, Tanggung Jawab Negara, Konvensi Wina 1961.