PRESPEKTIF APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

Perbedaan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami
gangguan jiwa (odgj) di Pengadilan Negeri Kepahiang, dimana terdapat perbedaan
hasil putusan berupa pemidanaan dan pembebasan. Kondisi tersebut menunjukkan
kajian mengenai konsistensi penerapan Pasal 44 KUHP, yang memberikan dasar
hukum peniadaan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang tidak mampu
memahami perbuatannya. Penelitian ini untuk mengetahui pandangan polisi, jaksa,
hakim, advokat serta pelaku atau keluarga pelaku terhadap pertanggungjawaban
pidana ODGJ serta menganalisis pembuktian dalam proses peradilan. Metode yang
digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui
wawancara, studi dokumen putusan, serta kajian terhadap Visum et Repertum
Psikiatrikum yang digunakan sebagai alat bukti medis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memandang unsur kesalahan sebagai
unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana. Pelaku yang tidak mampu
membedakan realitas, mengalami delusi dan disorientasi diputus bebas dan
diperintahkan menjalani rehabilitasi, sementara pelaku dengan gangguan emosional
ringan tetap dipidana karena dianggap masih mampu memahami akibat
perbuatannya. Kesimpulannya, penerapan Pasal 44 KUHP telah dilakukan secara
selektif berdasarkan tingkat gangguan jiwa, dan pembuktian medis menjadi dasar
objektif dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.
Kata Kunci : Aparat Penegak Hukum, Gangguan Jiwa, Perspektif