KOMITMEN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM AKTA PENDIRIAN DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komitmen para pendiri Perseroan
Terbatas (PT) di Kota Bengkulu terhadap pencantuman klausula Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Akta Pendirian, serta menganalisis implikasi
hukum yang timbul terhadap Perseroan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.
Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena banyaknya perusahaan di
Bengkulu yang berstatus PROPER Merah dan memiliki Izin Usaha Pertambangan
(IUP) bermasalah, yang mengindikasikan rendahnya kepatuhan terhadap amanat
Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan
sosiologi hukum. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara
terhadap Notaris dan Direksi/Pendiri PT di Kota Bengkulu, serta didukung oleh
data sekunder berupa studi kepustakaan. Penentuan sampel dilakukan dengan
metode purposive sampling yang berfokus pada perseroan di sektor pertambangan
dan Perkebunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen para pendiri PT
di Kota Bengkulu terhadap pencantuman klausula TJSL sangat rendah. Dari seluruh
sampel Akta Pendirian yang diteliti, tidak ditemukan adanya pencantuman klausula
TJSL secara spesifik. Hal ini disebabkan karena para pendiri menganggap Akta
Pendirian hanya sebagai syarat administratif formalitas untuk memperoleh
perizinan berusaha (Online Single Submission), serta adanya anggapan bahwa TJSL
adalah beban biaya yang mengurangi keuntungan. Peran Notaris dalam hal ini
cenderung pasif dan hanya menuangkan kehendak para pihak. Implikasi hukum
bagi perseroan yang tidak menjalankan TJSL meliputi sanksi administratif berupa
peringatan hingga pencabutan izin usaha, namun pelaksanaannya belum efektif
(paper tiger) karena keraguan penegak hukum terkait dampak ekonomi. Selain itu,
terdapat potensi tanggung jawab perdata berupa gugatan Perbuatan Melawan
Hukum (PMH) jika kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Akta Pendirian, Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL), Notaris, Komitmen Hukum.