PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN NEGERI NOMOR: 34/PDT.G/2023/PN.BGL.

Pendaftaran tanah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan
kepastian dan perlindungan hukum atas hak milik atas tanah sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria. Sertipikat hak milik sebagai produk akhir pendaftaran tanah
berfungsi sebagai alat bukti yang kuat, namun dalam praktik administrasi
pertanahan tidak tertutup kemungkinan mengandung cacat yuridis maupun cacat
administrasi yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah apakah Putusan Verstek Pengadilan Negeri Bengkulu
Nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Bgl dapat dijadikan dasar pembatalan sertipikat hak
milik atas tanah dan bagaimana status hukum sertipikat hak milik yang menjadi
objek sengketa berdasarkan putusan tersebut di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa (1) Putusan Verstek yang telah berkekuatan hukum
tetap tidak serta-merta membatalkan sertipikat hak milik, namun dapat dijadikan
dasar hukum bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional untuk melakukan pembatalan melalui mekanisme administratif. (2)
Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk membatalkan
sertipikat, akan tetapi putusannya yang menyatakan adanya perbuatan melawan
hukum dan ketidaksahan sertipikat menyebabkan sertipikat hak milik tersebut tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat sejak putusan memperoleh kekuatan hukum
tetap.
Kata Kunci : Sertipikat Hak Milik, Putusan Verstek, Pembatalan Sertipikat,
Kepastian Hukum, Sengketa Pertanahan.