TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEBERADAAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH

Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam praktik perbankan di Indonesia
pada umumnya disusun dalam bentuk perjanjian baku yang memuat klausula
eksonerasi, yaitu klausula yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab bank
kepada debitur sebagai konsumen. Klausula tersebut berpotensi menimbulkan
ketidakseimbangan kedudukan hukum para pihak serta merugikan hak-hak debitur.
Dalam hal ini, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik
memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum
bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan
hukum kepada debitur sebagai nasabah bank terhadap klausula eksonerasi yang
merugikan dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah serta mengkaji tanggung
jawab notaris terhadap pembuatan akta perjanjian kredit yang di dalamnya terdapat
klausula eksonerasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur terhadap klausula
eksonerasi dapat dilakukan melalui ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik secara preventif maupun
represif. Selain itu, notaris memiliki tanggung jawab hukum dalam pembuatan akta
perjanjian kredit untuk bertindak jujur, cermat, mandiri, dan tidak berpihak sesuai
dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris seharusnya menolak atau
memberikan penjelasan serta koreksi terhadap klausula eksonerasi yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan guna menjamin
keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pihak.
Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Kredit Pemilikan Rumah, Perlindungan
Konsumen, Tanggung Jawab Notaris.