PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI INSTRUMENTER DALAM AKTA NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 773/PID.B/2021 DENGAN PUTUSAN NOMOR 1209 K/PID/2022 DAN PUTUSAN PK NOMOR 39 PK/PID/2025)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap
karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi instrumenter dalam pembuatan
akta autentik, serta mengkaji pertanggung jawaban hukum yang melekat pada
notaris dalam menjalankan kewenangan jabatannya berdasarkan Undang-Undang
Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus
melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 773/Pid.B/2021/PN
Smg, Putusan Mahkamah Agung No. 1209 K/Pid/2022, serta Putusan Peninjauan
Kembali No. 39 PK/Pid/2025. Ketiga putusan tersebut dianalisis bukan untuk
menonjolkan dimensi pemidanaannya, tetapi untuk memperoleh gambaran
mengenai bagaimana pengadilan menafsirkan kedudukan hukum saksi
instrumenter dalam kerangka kewenangan dan tanggung jawab jabatan notaris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi instrumenter memiliki peran
administratif yang bersifat membantu notaris, tanpa kewenangan untuk menilai,
memastikan, atau mempertanggungjawabkan kebenaran materiil dari para
penghadap. Tanggung jawab materiil akta sepenuhnya berada pada notaris sebagai
pejabat umum, sebagaimana ditegaskan melalui Pasal 16 dan Pasal 38 UUJN.
Analisis terhadap putusan menunjukkan adanya pergeseran penafsiran pengadilan
dari pendekatan yang cenderung menyamakan tanggung jawab notaris dan
karyawan, menuju pemisahan yang lebih jelas antara fungsi administratif saksi
instrumenter dan tanggung jawab jabatan notaris. Pergeseran ini menegaskan
pentingnya perlindungan hukum terhadap karyawan notaris, terutama agar tidak
terjadi kesalahan atribusi tanggung jawab dalam praktik kenotariatan.
Kata Kunci: Saksi Instrumenter, Perlindungan Hukum, Karyawan Notaris,
Notaris, Normatif.