PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT ENGGANO BERKENAAN DENGAN KESUSILAAN

Hukum adat Enggano merupakan sistem nilai yang hidup dan diwariskan
secara turun-temurun, menjadikan norma kesusilaan sebagai pilar utama dalam
menjaga keharmonisan sosial. Pelanggaran terhadap nilai tersebut, seperti
perzinahan, pelecehan seksual, dan perilaku tidak senonoh, dipandang sebagai delik
adat serius yang mencoreng martabat individu maupun komunitas. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami bagaimana hukum pidana adat
Enggano berfungsi dalam menyikapi pelanggaran kesusilaan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi lembaga hukum pidana adat
Enggano serta menjelaskan mekanisme penyelesaian yang dijalankan oleh
komunitas adat. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan
kualitatif, melalui wawancara mendalam kepada tokoh adat seperti Pabuki dan
kepala suku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) eksistensi institusi adat di
Enggano masih kokoh dan dihormati, khususnya dalam perkara kesusilaan yang
melibatkan nilai moral komunitas; dan (2) penyelesaian pelanggaran dilakukan
melalui musyawarah adat (Seka Kaudarra), sanksi adat berupa denda (Tulun), ritual
permintaan maaf seperti Motong Kambing, hingga pengucilan sosial, yang bersifat
material sekaligus spiritual untuk memulihkan keseimbangan sosial dan moral.
Temuan ini menegaskan bahwa hukum adat memiliki peran penting dalam sistem
hukum nasional, khususnya dalam mengakomodasi keadilan yang berakar pada
nilai-nilai lokal.
Kata Kunci: Hukum adat, Enggano, kesusilaan, tindak pidana adat, sanksi adat.