PERAN JAKSA DALAM PROSES PERADILAN JINAYAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN BERDASARKAN QANUN ACEH DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR

Data kasus perzinahan di Aceh Timur menunjukkan persoalan ini masih aktual
dan membutuhkan penanganan serius. Jaksa berperan strategis bukan hanya
sebagai penuntut umum, tetapi juga pelaksana eksekusi cambuk sehingga
posisinya menentukan keberhasilan penegakan hukum jinayat. Penelitian ini
bertujuan menganalisis peran jaksa dalam peradilan jinayat terkait tindak pidana
perzinahan serta kendala yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan
pendekatan yuridis empiris dan sosiologis melalui wawancara dengan aparat
penegak hukum, korban, dan pelaku, serta kajian ketentuan hukum dengan
implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode
2023–2025 terdapat delapan kasus perzinahan yang diselesaikan. Peran jaksa
tidak hanya sebatas penyusunan dakwaan dan penuntutan, tetapi juga menyiapkan
tempat, menentukan waktu, dan menunjuk algojo pencambuk dengan
berkoordinasi bersama Mahkamah Syar‟iyah, Dinas Kesehatan, serta Wilayatul
Hisbah, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Namun,
praktik di lapangan menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya
manusia yang memahami hukum jinayat, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan
persoalan pembuktian akibat pencabutan pengakuan terdakwa. Kesimpulannya,
penguatan kapasitas jaksa, aturan teknis yang lebih rinci, dan sinergi antar
lembaga sangat diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum jinayat yang
adil, konsisten, dan efektif di Aceh.
Kata Kunci : Peran Jaksa, Peradilan Jinayat, Tindak Pidana Perzinahan,
Qanun Aceh