PENGARUH PROFITABILITAS, CAPITAL INTENSITY, LEVERAGE, DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE

Pajak berperan vital dengan menyumbang sekitar 82,42% dari total
pendapatan negara pada tahun 2024, tetapi realitasnya rasio pajak Indonesia masih
rendah (sekitar 10%) dibandingkan negara tetangga, yang mengindikasikan adanya
praktik tax avoidance. Sektor pertambangan menjadi sorotan khusus karena
mengalami penurunan setoran pajak sebesar 37,3% pada tahun 2024. Fenomena ini
dijelaskan melalui teori agensi, di mana terdapat konflik kepentingan dan asimetri
informasi antara pemerintah sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen yang
berusaha meminimalkan beban pajak. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan,
masih terdapat ketidakkonsistenan temuan (empirical gap) mengenai pengaruh
profitabilitas, capital intensity, leverage, dan tata kelola perusahaan terhadap
penghindaran pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data
sekunder dari laporan keuangan perusahaan pertambangan di BEI periode 2022
2024, yang merupakan fase penerapan penuh UU HPP. Melalui metode purposive
sampling, terpilih 52 perusahaan (156 observasi) sebagai sampel penelitian yang
dianalisis menggunakan regresi data panel melalui software EViews 13.
Berdasarkan serangkaian uji pemilihan model, penelitian ini menetapkan
Random Effect Model (REM) sebagai model yang paling tepat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh positif signifikan terhadap tax
avoidance, membuktikan bahwa perusahaan pertambangan memanfaatkan beban
penyusutan dari aset tetap yang besar untuk meminimalkan laba kena pajak secara
legal. Sebaliknya, komite audit berpengaruh negatif signifikan, yang berarti
pengawasan yang efektif dari komite audit mampu membatasi ruang gerak
manajemen dalam menerapkan kebijakan pajak agresif. Lebih lanjut, leverage
berpengaruh negatif signifikan, di mana peningkatan utang justru menurunkan
kecenderungan penghindaran pajak karena adanya pengawasan ketat dari kreditur
dan kehati-hatian manajemen untuk menghindari risiko sengketa pajak. Sementara
itu, profitabilitas dan dewan komisaris independen tidak ditemukan memiliki
vii
viii
pengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat laba bukan merupakan
determinan dari indikasi perusahaan untuk melakukan tax avoidance dan
keberadaan komisaris independen seringkali hanya bersifat administratif untuk
memenuhi regulasi tanpa intervensi langsung pada kebijakan operasional
perpajakan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak di sektor
pertambangan lebih banyak ditentukan oleh kebijakan investasi aset tetap, struktur
pendanaan, dan kualitas pengawasan internal daripada sekadar tingkat keuntungan
perusahaan. Secara teoritis, hasil ini memperkuat teori agensi dengan menunjukkan
bahwa perilaku agen dipengaruhi oleh instrumen keuangan dan mekanisme
pemantauan yang berkaitan langsung dengan pelaporan keuangan. Secara praktis,
disarankan bagi perusahaan untuk memperkuat pengendalian internal dan bagi
otoritas pajak untuk memperketat pengawasan pada area kebijakan pendanaan serta
kualitas laporan keuangan.
Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa karakteristik sampel yang
cenderung homogen sehingga variasi data terbatas, proporsi observasi yang
terindikasi tax avoidance hanya sekitar 50% (ETR < 22%), serta kemampuan
variabel dalam model yang hanya menjelaskan 19,18% variasi tax avoidance.
Selain itu, pengukuran tax avoidance yang hanya menggunakan effective tax rate
(ETR) dan representasi corporate governance yang terbatas pada dewan komisaris
independen dan komite audit belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang
komprehensif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan
kriteria
sampel yang lebih variatif, menambahkan variabel relevan,
mengombinasikan proksi seperti book-tax differences (BTD) atau cash ETR, serta
memperluas indikator corporate governance agar hasil analisis lebih representatif..