PENGARUH IPTIK, PDRB PER KAPITA , TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

Kemiskinan masih menjadi permasalahan pembangunan yang kompleks di
Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang ditandai oleh perbedaan tingkat
kesejahteraan antarprovinsi, belum meratanya pertumbuhan PDRB per kapita,
keterbatasan akses teknologi informasi dan komunikasi, serta perbedaan tingkat
pendidikan dan pengangguran di setiap daerah. Meskipun beberapa provinsi
mengalami pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan di KTI cenderung
berjalan lambat dan tidak merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK),
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT), dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di 12 provinsi
Kawasan Timur Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan metode regresi linier berganda data panel dan data sekunder yang
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tingkat kemiskinan diukur
menggunakan persentase penduduk miskin, sedangkan pendidikan diproksikan
melalui rata-rata lama sekolah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPTIK dan pendidikan berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa
peningkatan pembangunan teknologi informasi dan kualitas sumber daya
manusia mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, PDRB per kapita
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan
bahwa pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia belum bersifat
inklusif dan belum sepenuhnya dinikmati oleh kelompok masyarakat
berpendapatan rendah, sementara tingkat pengangguran terbuka berpengaruh
positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan temuan
tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di
Kawasan Timur Indonesia perlu diarahkan pada pemerataan pembangunan
teknologi, peningkatan kualitas pendidikan, serta penerapan kebijakan
pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini
menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat pemerataan infrastruktur TIK,
meningkatkan akses dan mutu pendidikan, serta mendorong pembangunan
ekonomi yang mampu menciptakan kesempatan kerja dan menjangkau
masyarakat berpendapatan rendah secara berkelanjutan.