ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019-2024

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di
Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2019–2024, mengingat provinsi ini
masih termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Fokus
penelitian diarahkan pada empat variabel utama, yaitu tingkat Pengangguran
terbuka, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan upah
minimum provinsi (UMP). Data yang digunakan merupakan data panel
kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Badan Pusat
Statistik, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif
mengenai kondisi kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data
panel dengan Random Effect Model, yang dipilih berdasarkan hasil uji Chow, uji
Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan
bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa
peningkatan aktivitas ekonomi serta kenaikan upah minimum mampu
meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada
menurunnya tingkat kemiskinan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka dan
Indeks Pembangunan Manusia tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan
terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode
penelitian.
Secara simultan, seluruh variabel independen dalam penelitian ini
berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang menunjukkan bahwa
kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor ekonomi dan sosial. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan
pengentasan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu difokuskan pada
upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta penetapan upah
minimum yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu,
diperlukan kebijakan pendukung yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja agar penurunan kemiskinan
dapat berlangsung secara berkelanjutan.