DETERMINAN IMPLEMENTASI RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RKBMN) LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEMENTERIAN PERTANIAN

Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) menerapkan prinsip
highest and best use of asset dalam merencanakan pengadaan belanja modal.
Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara dengan mempertimbangkan ketersediaan
barang milik negara dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan
standar harga. Dengan ini diharapkan pengeluaran pemerintah dapat direncanakan
secara efektif, efisien dan optimal, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan,
mengurangi ketidakefektifan anggaran dan meningkatkan fungsi barang milik
negara. Dengan adanya mekanisme perencanaan kebutuhan yang tertib, pemerintah
dapat meminimalisasi potensi penyalahgunaan aset, inefisiensi anggaran, maupun
praktik maladministrasi dalam pengelolaan barang milik negara. Penelitian ini
bertujuan menganalisis pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur
birokrasi terhadap implementasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara pada
satuan kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP)
Kementerian Pertanian.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan deskriptif kuantitatif
dengan metode survei. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data penelitian
menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Responden penelitian
adalah pengelola Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara pada satuan kerja
lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian yang
berjumlah 128 orang. Metode analisis data digunakan analisis deskriptif dan analisis
regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Komunikasi tidak berpengaruh
signifikan terhadap implementasi RKBMN. Meskipun komunikasi merupakan salah
satu faktor penting dalam teori implementasi kebijakan Edward III (1980), temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak menjadi faktor penentu dalam
implementasi RKBMN. Hal ini disebabkan karena penyusunan RKBMN telah
memiliki regulasi yang jelas, sistem informasi yang terintegrasi, serta mekanisme
supervisi dari Kementerian Keuangan sehingga keterbatasan komunikasi tidak
menghambat proses pelaksanaan; (2) Sumber daya tidak berpengaruh signifikan
terhadap implementasi RKBMN. Keterbatasan jumlah pegawai pengelola BMN dan
sumber daya pendukung lainnya tidak berpengaruh secara nyata terhadap
implementasi kebijakan. Kondisi ini disebabkan oleh pengalaman dan keterampilan
vi
teknis pelaksana yang sudah terbiasa dengan mekanisme penyusunan, serta
dukungan teknologi informasi yang menyederhanakan proses. Dengan demikian,
faktor sumber daya tidak lagi menjadi hambatan utama; (3) Disposisi berpengaruh
signifikan terhadap implementasi RKBMN. Sikap, komitmen, dan keterbukaan
pelaksana terbukti menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi
RKBMN. Pelaksana yang memiliki integritas tinggi, memahami substansi kebijakan,
serta berorientasi pada kepentingan organisasi mampu menghasilkan dokumen
RKBMN yang lebih tepat sasaran, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan satuan
kerja. (4) Struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi RKBMN.
Kejelasan struktur birokrasi dalam hal pembagian tugas, hierarki kewenangan, dan
mekanisme pengawasan terbukti memperlancar proses penyusunan RKBMN.
Struktur birokrasi yang baik mendukung koordinasi antarbagian, pemenuhan
prosedur sesuai regulasi, serta memastikan akuntabilitas dalam penyusunan
dokumen. Hal ini berimplikasi langsung pada kualitas RKAKL yang dihasilkan.
Berdasarkan hasil tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah (1)
Meningkatkan efektivitas komunikasi teknis melalui optimalisasi sistem informasi
dan penyelarasan pedoman, agar koordinasi RKBMN tetap akurat meskipun
komunikasi bukan faktor penentu utama; (2) Memperkuat kapasitas pelaksana
melalui pelatihan reguler dan pemutakhiran kompetensi teknis, sehingga kualitas
penyusunan RKBMN tetap terjaga meskipun keterbatasan sumber daya tidak
menjadi hambatan; (3) Mengembangkan sikap dan komitmen pelaksana melalui
pembinaan etika, motivasi kerja, dan mekanisme penghargaan, karena disposisi
terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi RKBMN; dan (4)
Menyempurnakan struktur birokrasi dan SOP agar alur kerja lebih jelas, koordinasi
lebih efektif, dan konsistensi antara RKBMN dan RKAKL tetap terjaga sesuai
ketentuan.