Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan dan tantangan yang
terkait dengan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas terhadap
pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Studi ini berfokus pada bagaimana
hukum beroperasi dalam masyarakat dan merupakan contoh penelitian hukum
empiris. Sumber informasi fundamental yang digunakan untuk melakukan
penelitian adalah pendekatan undang-undang. Dokumen hukum primer, sekunder,
dan tersier termasuk sumber materi hukum yang digunakan. Kuesioner,
wawancara, dan observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Menurut
penelitian, pengawasan internal, pemantauan fungsional oleh Inspektorat Daerah,
dan pengawasan masyarakat adalah metode yang digunakan untuk mengawasi
keuangan BOS di Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor
36 Tahun 2019. Inspektorat menjalankan fungsi audit dan monitoring untuk
menjamin kepatuhan dan akuntabilitas pengelolaan dana. Pengawasan Dana BOS
oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas masih terkendala oleh
terbatasnya anggaran, kurangnya SDM, keterbatasan infrastruktur teknologi,
benturan waktu audit dengan tugas mengajar, serta tumpang tindih kewenangan
dengan lembaga pengawas vertikal. Hal ini menyebabkan pelaksanaan
pengawasan dan tindak lanjut hasil audit kurang optimal.