PENGARUH AKUNTABILITAS, VALUE FOR MONEY, KEJUJURAN, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR)

Penelitian ini didasari oleh adanya inkonsistensi pada hasil studi terdahulu
mengenai faktor determinan pengelolaan keuangan daerah, serta permasalahan
praktis yang terjadi di Kabupaten Kaur, seperti tingginya ketergantungan fiskal dan
temuan audit yang berulang. Isu inefisiensi anggaran dan kelemahan sistem
pengendalian internal menuntut evaluasi mendalam terhadap mekanisme tata kelola
yang sedang berjalan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengawasan
pemerintah terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kaur.
Kerangka teoretis utama yang digunakan adalah Teori Keagenan (Agency
Theory). Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara pemerintah daerah
sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, di mana sering terjadi asimetri
informasi dan konflik kepentingan. Dalam konteks ini, kelima variabel independen
diposisikan sebagai paket mekanisme kontrol yang saling melengkapi. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi mencakup
seluruh pejabat pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur. Responden dipilih menggunakan teknik
purposive sampling, yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), dan Bendahara Pengeluaran. Data
dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda untuk mendapatkan
gambaran pengaruh antarvariabel yang komprehensif.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan, kelima variabel
independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan
daerah. Secara parsial, kejujuran terbukti memiliki pengaruh positif yang paling
dominan, diikuti oleh pengawasan pemerintah yang juga memberikan dampak
signifikan yang kuat. Variabel value for money turut berkontribusi positif secara
signifikan, yang mengindikasikan bahwa efisiensi anggaran mulai memberikan
dampak nyata terhadap kinerja. Namun, variabel akuntabilitas dan transparansi
viii
ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan, yang menandakan bahwa
mekanisme pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi yang diterapkan saat
ini belum efektif dalam meningkatkan persepsi kualitas pengelolaan keuangan.
Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa integritas moral aparatur
(kejujuran) merupakan fondasi utama keberhasilan tata kelola keuangan di
Kabupaten Kaur. Implikasi praktis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur adalah
perlunya memprioritaskan rekrutmen SDM berbasis rekam jejak integritas,
mentransformasi paradigma penganggaran menjadi berbasis kinerja (value for
money), serta mengevaluasi mekanisme akuntabilitas dan transparansi agar lebih
substantif. Sinergi antara moralitas individu dan sistem pengawasan yang efektif
menjadi kunci perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa depan.