PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI PADA KABUPATEN SE PROVINSI BENGKULU 2021 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi
Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan pertumbuhan
ekonomi terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten di Provinsi Bengkulu
periode 2021–2024. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya
peran belanja modal dalam meningkatkan pembangunan daerah dan pelayanan
publik, serta masih rendahnya proporsi belanja modal dibandingkan belanja rutin
dalam struktur APBD.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal
asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan realisasi
APBD pemerintah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Teknik pengambilan sampel
menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan
kriteria tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Metode analisis data yang digunakan
adalah analisis regresi linear berganda dengan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi
klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan
autokorelasi.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal, sedangkan variabel
independen terdiri dari PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA, dan pertumbuhan
ekonomi. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan landasan teori keagenan
(agency theory) yang menjelaskan hubungan antara pemerintah daerah sebagai
agen dan masyarakat sebagai principal dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAK, dan DBH berpengaruh positif
dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti peningkatan pendapatan asli
daerah serta dana transfer tertentu dari pemerintah pusat dapat mendorong
peningkatan alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas
publik. Sementara itu, DAU, SiLPA, dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak
x
semua sumber pendanaan dan indikator ekonomi secara langsung mempengaruhi
kebijakan alokasi belanja modal pemerintah daerah.
Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah perlu lebih mengoptimalkan
sumber pendapatan daerah seperti PAD serta memanfaatkan dana transfer yang
bersifat spesifik seperti DAK dan DBH untuk meningkatkan belanja modal. Selain
itu, hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu
akuntansi sektor publik serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya
yang mengkaji pengelolaan keuangan daerah.