Hydraulic Behavior of Fractured Calcite‑Rich Sandstone After Exposure to Reactive CO2–H2O Flow

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu instrumen penting dalam
mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas pembangunan di
Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Namun, hingga saat ini
pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan ketergantungan yang tinggi
terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kemampuan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) antar kabupaten/kota menunjukkan disparitas yang cukup besar.
Kondisi ini menimbulkan perbedaan kapasitas belanja daerah yang berpotensi
memengaruhi pemerataan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode
regresi data panel. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber
dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan mencakup 17
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2017–2024. Pemilihan
model regresi data panel dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman untuk
menentukan model estimasi terbaik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU, DAK,
dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara parsial, PAD
dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, yang mengindikasikan
bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah serta dukungan dana transfer umum dari
pemerintah pusat mampu mendorong peningkatan belanja daerah. Sementara itu,
pengaruh DAK dan DBH menunjukkan variasi antar daerah, yang mencerminkan
perbedaan karakteristik wilayah serta ketergantungan terhadap sektor-sektor
tertentu, khususnya sumber daya alam. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan
efektivitas belanja daerah tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang
diterima, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber
sumber pendapatan secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan PAD
serta pengelolaan dana transfer yang lebih efektif dan berorientasi pada belanja
produktif diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah yang lebih merata
dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan.