ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2023

Pengangguran masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan
ekonomi karena mencerminkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja dalam
kegiatan ekonomi. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan jumlah
penduduk terbesar di Indonesia dan memiliki tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung berada di atas rata-rata nasional.
Kondisi ini semakin terlihat pada periode 2020 ketika pandemi COVID-19
menyebabkan perlambatan ekonomi dan peningkatan pengangguran di hampir seluruh
kabupaten/kota. Besarnya jumlah penduduk, tingginya mobilitas ekonomi, serta
adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia antarwilayah menjadikan
pengangguran di Jawa Barat sebagai isu penting yang perlu dikaji lebih mendalam.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat
pendidikan, tingkat kemiskinan, dan jumlah penduduk terhadap Tingkat Pengangguran
Terbuka pada 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2023.
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel yang
menggabungkan data cross section dan time series dengan total 135 observasi. Data
yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendidikan
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, yang
berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas pendidikan mampu
menurunkan pengangguran. Sebaliknya, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, yang menunjukkan bahwa
meningkatnya kemiskinan dan tekanan jumlah penduduk dapat meningkatkan TPT.
Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Tingkat
Pengangguran Terbuka di Jawa Barat. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini
menegaskan bahwa pengangguran dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan
demografis. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi melalui
peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan akses pendidikan,
pengurangan kemiskinan, dan pengelolaan pertumbuhan penduduk guna menekan
tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat.