RESTITUSI KEPADA KORBAN MATI ATAU LUKA BERAT SEBAGAI SYARAT PIDANA BERSYARAT PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Sejak pertengahan abad kedua puluh, restitusi diperjuangkan oleh para pembela nasib
korban untuk dikembalikan oleh negara kepada korban atau keluarganya, karena
restitusi sangat bermanfaat bagi korban atau keluarganya terutama yang ekonominya
lemah. Restitusi pada tindak pidana lalu lintas jalan pada hakikatnya pelaku
memberikan ganti kerugian kepada korban atau keluarganya. Permasalahannya
adalah sejauh mana restitusi dari pelaku kepada korban atau keluarganya dapat
dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana bersyarat, dan apa yang menjadi
hambatan dalam penerapan restitusi dari pelaku kepada korban atau keluarganya
sebagai syarat untuk penjatuhan pidana bersyarat. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui penerapan dan hambatan penerapan restitusi dari pelaku kepada korban
mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat pada tindak pidana lalu lintas
jalan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Data yang peroleh adalah data primer dan
data sekunder, proses pengolahan datanya dengan editing dan coding, kemudian data
dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan
deduktif-induktif yang akhirnya menjawab permasalahan yang diteliti.Hasil
penelitian menunjukkan bahwa restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai
syarat pidana bersyarat pada tindak pidana lalu lintas jalan yang diterapkan di
Pengadilan Negeri Bengkulu merupakan suatu bentuk penjatuhan pidana secara
alternatif. Alternatif artinya majelis hakim dalam penerapan pidana bersyarat ini
memberikan suatu pilihan kepada terdakwa, bahwa pidana bersyarat hanya dapat
dijatuhkan apabila terdakwa telah membayar restitusi kepada korban atau keluarga
korban, namun apabila restitusi tidak dilaksanakan maka terhadap terdakwa harus
dijatuhi pidana penjara. Dengan kata lain bahwa restitusi yang telah diberikan oleh
pelaku tindak pidana lalu lintas jalan kepada pihak korban atau keluarga korban
merupakan syarat khusus yang mendasari majelis hakim dalam menjatuhkan pidana
bersyarat bagi terdakwa. Hambatan dalam penerapan restitusi kepada korban mati
atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat pada tindak pidana lalu lintas jalan di
Pengadilan Negeri Bengkulu adalah masyarakat pada umumnya tidak mengetahui ada
restitusi yang dapat meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada
terdakwa; pelaku tindak pidana melarikan diri; pelaku tindak pidana tidak mampu
memberikan restitusi karena kondisi ekonominya; pelaku tindak pidana tidak sanggup
memenuhi restitusi sesuai dengan keinginan pihak korban atau keluarganya; majelis
hakim menilai bahwa terdakwa tetap harus dijatuhi pidana penjara walaupun ia telah
membayar restitusi kepada pihak korban atau keluarganya, karena korban meninggal
lebih dari satu orang dan terjadinya tindak pidana itu disertai unsur pemberatan;
keluarga korban, khususnya korban yang meninggal tidak menginginkan adanya
restitusi, tetapi mereka ingin agar pelaku dijatuhi pidana penjara dan bahkan kalau
bisa dijatuhi pidana mati.